Banper Infrastruktur Ekraf

Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif.

Pengajuan dan penerimaan proposal mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 30 November 2020 jam 23.59



Tentang Banper Infrastruktur Ekraf

Bantuan Pemerintah ini diberikan dalam bentuk barang dan bersifat stimulan untuk fasilitasi revitalisasi bangunan/ruang/area yang berfungsi sebagai ruang kreatif, dan sarana ruang kreatif.


Tentang Bantuan Pemerintah

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa “Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dengan penyediaan infrastruktur sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara.”

Latar belakang itulah yang mendasari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif melaksanakan pemberian dukungan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif bagi pelaku/komunitas ekonomi kreatif, berupa Program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, dan Sarana Ruang Kreatif. Adapun tujuan dari program ini adalah:

1. Memfasilitasi penyediaan kelayakan ruang kreatif dalam bentuk revitalisasi, dan penyediaan sarana.

2. Dengan adanya bantuan mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas komunitas ekonomi kreatif serta keberlangsungan komunitas ekonomi kreatif.

3. Mendorong perluasan dan terbangunnya jejaring ekosistem ekonomi kreatif.

Program bantuan pemerintah merupakan bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, yang diberikan sebagai stimulan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah, diberikan dalam bentuk barang, serta merupakan usulan kebutuhan dari pelaku/komunitas ekonomi kreatif.

Aktivitas pengusul bantuan harus berkaitan dengan salah satu atau maksimal tiga subsektor ekonomi kreatif dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu:

1. aplikasi

2. pengembang permainan

3. arsitektur

4. desain interior

5. desain komunikasi visual

6. desain produk

7. fesyen

8. film, animasi, dan video

9. fotografi

10. kriya

11. kuliner

12. musik

13. penerbitan

14. periklanan

15. seni pertunjukan

16. seni rupa; dan  

17. televisi dan radio.  

Dasar kebijakan untuk pelaksanaan program Bantuan Pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.




Pertanyaan yang sering diajukan (F.A.Q)

1. Komunitas Ekonomi Kreatif

2. Pemerintah Provinsi

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Pemerintah Desa

5. Lembaga Adat


Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dapat memberikan Bantuan Pemerintah secara direktif yaitu Paket PAREKRAF kepada Komunitas Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Lembaga Adat, termasuk memfasilitasi program Cultural Heritage Regeneration (CHR).

Terdapat persyaratan bagi pengusul Bantuan Pemerintah, serta persyaratan umum dan khusus bagi tiap jenis Bantuan Pemerintah. Detail masing-masing persyaratan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Mendaftar sebagai pengusul, kemudian mengunggah/upload dokumen proposal pada website https://banper.kemenparekraf.go.id/ atau mengirimkan dokumen proposal fisik kepada Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.

Mulai dari tanggal 15 Agustus hingga 30 November 2020 jam 23.59 WIB.

Boleh, namun harus melengkapi bukti bahwa komunitas/lembaga/yayasan telah berkegiatan minimal sejak 2 (dua) tahun lalu.

Tidak harus, namun harus melampirkan bukti keterkaitan antara pemilik tanah/bangunan dengan pengusul.

Daftar barang yang dikeluarkan oleh distributor/dealer resmi dengan mencantumkan nama toko dan tautan website penjualan. Bagi barang yang tidak ada di e-Katalog Pengusul harus mencantumkan maksimal 2 (dua) pilihan barang pengganti/alternatif yang setara.